SEMARANG — Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan In House Training (IHT) Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) pada tanggal 27 hingga 30 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pegawai ini menjadi bentuk komitmen nyata dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dan akuntabel.
Kegiatan IHT dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Umum BBPMP Jawa Tengah, Dedy Gunawan. Dalam sambutannya, Dedy menegaskan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) seluruh pegawai dalam memandang manajemen risiko. Menurutnya, manajemen risiko bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, melainkan strategi kunci untuk memastikan pencapaian sasaran program penjaminan mutu pendidikan di Jawa Tengah berjalan efektif, efisien, dan transparan.
“Manajemen risiko adalah benteng utama kita dalam menjaga tata kelola lembaga. Melalui penerapannya yang tepat, kita tidak hanya mengidentifikasi kendala sejak dini, tetapi juga memastikan setiap program kerja memberikan dampak nyata dan akuntabel bagi kemajuan pendidikan,” ujar Dedy Gunawan.
Mengusung semangat “Navigasi Tepat, Mutu Pendidikan Meningkat”, seluruh pegawai BBPMP Jawa Tengah dibekali strategi konkret untuk mengimplementasikan dan mengendalikan risiko demi mengawal program prioritas Kemendikdasmen di wilayah binaan para wali wilayah. Untuk memastikan IHT berjalan optimal, Tim SPIP yang dipandu langsung oleh Putut Joko Wibowo dan ketua Satuan Pengawasan Intern (SPI) BBPMP Jawa Tengah Sudaryanta hadir sebagai fasilitator kegiatan.
Selama empat hari pelatihan, materi substantif yang disampaikan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang mencakup: 1). Kebijakan SPIP dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional; 2) Pendampingan Penyusunan Lingkungan Pengendalian; 3) Penyusunan Kejadian Risiko dan Analisis Penyebab Risiko; 4) Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Risiko serta Rencana Tindak Pengendalian (RTP); 5) Finalisasi Peta Risiko BBPMP Jawa Tengah
Melalui IHT ini, BBPMP Jawa Tengah menegaskan bahwa pengelolaan risiko kini dijadikan dasar pengambilan keputusan yang proaktif guna mengoptimalkan pencapaian sasaran program prioritas Kemendikdasmen dan pengelolaan risiko bukan lagi tugas Tim SPIP melainkantanggaungjawab bersama seluruh jajaran, mulai dari Kepala BBPMP, Ketua Tim Kerja, Wali Wilayah, Pelaksana Program, hingga Satuan Pendidikan sebagai penerima manfaat.
Output kegiatan IHT ini berhasil memetakan profil risiko di setiap wilayah kerja wali wilayah berupa Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) BBPMP Jawa Tengah yang akan menjadi rujukan utama manajemen dalam mengawal ketercapaian sasaran strategis, meminimalisasi potensi penyimpangan, serta meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pendidikan. (Why)
