Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan berdasar Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kemendikdasmen No. 27401/A5/HM.02.02/2025

A. Informasi Umum, Kepegawaian, dan Hukum

No. Pengujian	Informasi yang Dikecualikan
001	Dokumen rapat (paparan/rekaman/transkrip/notula/risalah) dan surat-surat yang sifatnya rahasia
002	Dokumen rekaman Closed Circuit Television (CCTV) di Kementerian
003	Dokumen kepemilikan barang milik negara (BMN) di Kementerian
004	Informasi dan dokumen penanganan perkara hukum di pengadilan
005	Laporan pendampingan/informasi proses hukum pegawai yang menjadi saksi atau tersangka di pengadilan
006	Laporan pendampingan/informasi pemberian keterangan ahli di tingkat pengadilan
007	Bahan kebijakan dan peraturan yang belum ditetapkan
008	Data pribadi pegawai di Kementerian
009	Soal dan jawaban asesmen pegawai
010	Soal dan jawaban seleksi calon aparatur sipil negara
011	Data penulis soal dan jawaban seleksi calon aparatur sipil negara
012	Usulan pengangkatan, pemberhentian dan rotasi pejabat dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional
013	Dokumen badan pertimbangan jabatan dan pangkat
014	Dokumen disiplin kepegawaian
015	Data proses verifikasi, penetapan dan penyaluran penerima bantuan pemerintah dan bantuan sosial di Kementerian

B. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No. Pengujian	Informasi yang Dikecualikan
017	Dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan
018	Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada tahap pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
019	Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
020	Dokumen Spesifikasi Teknis pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
021	Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
022	Dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah
023	Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
024	Gambar Rancangan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
025	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen lingkungan hidup pengadaan barang/jasa pemerintah
026	Surat Penawaran Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
027	Penawaran Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
028	Penawaran Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
029	Rincian Harga Penawaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
030	Isian Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
031	Sertifikat atau lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum
032	Berita Acara Pemberian Penjelasan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
033	Berita Acara Hasil Negosiasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
034	Jawaban Sanggah pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
035	Jawaban Sanggah Banding pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
036	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
037	Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
038	Berita Acara dan Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
039	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
040	Surat Perjanjian Kemitraan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
041	Kontrak Swakelola pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
042	Dokumen kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan
043	Surat Tagihan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
044	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memuat hasil analisis jasa konsultasi
045	Laporan Penyelesaian Pekerjaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memuat hasil analisis jasa konsultasi
046	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
047	Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
048	Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

C. Pengadaan, Keuangan, Data Pribadi, dan BMN

No. Pengujian	Informasi yang Dikecualikan
049	Dokumen Penetapan dan/atau Pembatalan Sanksi Daftar Hitam pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan PA atau KPA, termasuk SK Penetapan/SK Penundaan/SK Pembatalan, rekomendasi APIP, rekomendasi BPK, keberatan penyedia, usulan PPK atau Pokja, dan dokumen lainnya yang diunggah PA atau KPA
050	Data pribadi penerima barang/jasa pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
066	Rincian DIPA dan RKAKL
067	Rencana Kerja K/L
068	Data pribadi anggota perpustakaan Kemendikdasmen
069	Data pribadi peserta didik, pendidik tenaga kependidikan, dan pengguna layanan dalam sistem data pokok pendidikan dan sistem lain yang dikelola Kementerian
071	Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara, meliputi pengumpulan data laporan hasil pemeriksaan dan kerugian negara, penyiapan penyelesaian masalah kerugian negara, penyiapan tindak lanjut hasil pemeriksaan, penghitungan penetapan jumlah kerugian negara, dan penyiapan penetapan pembebanan penggantian kerugian sementara
072	Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan: Berita Acara Rekonsiliasi dan Daftar Transaksi
073	Laporan Keuangan Kementerian yang belum diaudit oleh BPK
074	Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak: penyusunan usulan rencana penerimaan, realisasi penerimaan, penyusunan tarif, serta pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan penerimaan negara bukan pajak
075	Dokumen kepemilikan aset Kementerian
076	Daftar Rincian Barang Milik Negara/Inventarisasi BMN

Daftar Informasi Publik yang DIkecualikan di BBPMP Jawa Tengah tahun 2024: