Matahari telah menampakan bayangan hampir separuh tiang bendera di tengah lapangan. Merah putih bendera kebangsaan berkibar gagah di pucuk tiang tertiup angin gunung yang terbawa dari sebelah barat dan utara. Sejuk bercampur kehangatan. Tak hanya udara yang hangat pagi itu terasa, tumpukan nampan berbahan stainless steel di atas meja kelas VII SMP Negeri 1 Bobotsari juga masih terasa hangat. Nampan-nampan atau ompreng kebanyakan masyarakat menyebutnya, hari ini berisi nasi hangat, lauk ayam, tumisan sayur dan buah pisang. Semua isi nampan itu telah menanti seolah-olah bergumam minta segera disantap.

Tak sampai 15 menit, usai nampan dibagikan ke masing-masing murid dan membaca doa bersama di kelas, isi nampan langsung habis tak berbekas. ”Masakannya enak, kayak masakan ibu dirumah,” ujar Sabian Swasetyo, salah satu murid yang ikut mencicipi makan bergizi gratis (MBG). Sabian merupakan salah satu dari 9.540 murid yang tercatat mendapatkan MBG pertama kali diluncurkan di kabupaten berjulukan Kota Perwira ini. Begitu juga dengan sekolah Sabian, SMP Negeri 1 Bobotsari Purbalingga. Sekolahnya merupakan 1 dari 47 satuan pendidikan penerima manfaat awal program MBG dibawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Program pemerintah Indonesia ini memberikan makan kepada murid mulai pendidikan dasar dan menengah, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK. Program ini menjadi strategi intervensi gizi dan pendidikan yang relevan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing ditahun 2045. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas, melawan stunting dan ketimpangan gizi, serta mendukung tercapainya generasi yang lebih sehat dan cerdas di masa depan.

Hasil beberapa kajian penelitian menunjukkan, program MBG tidak hanya memperbaiki status gizi murid, tetapi juga memiliki peran vital dalam mendukung tumbuh kembang anak serta meningkatkan kehadiran, konsentrasi dan kesiapan belajar, dan prestasi akademik. Selain aspek fisik, MBG juga menjadi wahana pendidikan karakter dengan menanamkan kesadaran kebersamaan, kedisplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun menegaskan program MBG sebagai langkah awal dalam penguatan karakter bagi murid.

Peluncuran program MBG tahap awal di Kabupaten Purbalingga dimulai pada 17 Februari 2025. Saat awal tersebut tercatat sebanyak 9.540 murid di 47 sekolah dasar dan menengah sebagai penerima manfaat Program MBG. Pada tahap awal, program ini dikelola oleh tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sejumlah sekolah dengan produksi terpusat. Termasuk SPPG Limbasari Yayasan Alrahma Bhakti Jatisaba, dapur sumber MBG yang dimakan Sabian beserta teman-teman di sekolahnya. SPPG ini melayani 14 sekolah lainnya dengan jumlah total 3.331 murid.

Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan yang ada. Jumlah sasaran satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dari SD-SMP sebanyak 1.198 sekolah dengan jumlah peserta didik 117.595. Sementara untuk satuan pendidikan dibawah Kementerian Agama, terhitung baru 7.994 murid dari 49.426 murid tercatat di Kemenag Kabupaten Purbalingga. Saat ini di Purbalingga telah beroperasi 41 SPPG dari target ketuntasan di 89 SPPG. Hingga awal bulan November 2025 ini, total terdapat 93.080 orang telah menjadi penerima manfaat MBG di Purbalingga dengan sasaran empat kelompok utama yaitu siswa dari PAUD hingga SMA/SMK, anak balita (usia di bawah lima tahun), ibu hamil, dan ibu menyusui.

Program MBG di Purbalingga ini dimulai di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tiwi-Sudono. Kemudian suksesi kepemimpinan wilayah dilanjutkan pada kepemimpinan Fahmi-Dimas. Perluasan akses, rantai distribusi serta penguatan keamanan pangan dan penguatan karakter menjadi prioritas bupati dan wakil bupati yang baru ini. Kolaborasi lintas lembaga seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, TNI-Kepolisian, dan komunitas sekolah serta BBPMP Jawa Tengah menjadi kunci kesuksesan program.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif mendorong jajarannya di pemerintahan daerah untuk saling berkoordinasi menyukseskan program pemerintah pusat ini. Pemda Kabupaten Purbalingga telah mengalokasikan anggaran dan penambahan titik layanan dengan memberikan izin pendirian SPPG sesuai kebutuhan wilayah. Bupati Fahmi berharap, 18 kecamatan di Purbalingga telah memiliki SPPG agar menjamin mutu dan layanan distribusi harian MBG. Hingga saat ini 3 kecamatan yakni Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Karangreja yang belum memilki SPPG.

Selain itu, penekanan Bupati Fahmi pada SPPG yakni menyiapkan kepala koki berkualitas dan pengalaman serta sertifikasi kelayakan dan higienitas pangan. Sementara itu dalam menjaga rantai pasok penyediaan bahan baku makanan yang halal, lokal, lancar dan berkualitas Bupati Fahmi juga meminta dinas teknis terkait untuk memberdayakan UMKM di wilayah Purbalingga.

Atas arahan bupati tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Purbalingga menginisiasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG tingkat kabupaten. Satgas ini terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), DinsosdaldukBP3A, Dinas Pertanian (Dinpertan), Dinas Perindustrian dan Perdagangan *Dinperindag), Cabang Dinas Wil IX Dindikbud Provinsi Jawa Tengah, Kantor Kemenag, dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Keterlibatan berbagai sektor dan lintas lembaga agar memastikan program berjalan lancar dan tepat sasaran.

Tutik Wahyuni, Pelaksana Harian koordinator Satgas MBG Dindikbud Kabupaten Purbalingga menyebutkan lembaganya telah menginisiasi pembentukan Satgas di tingkat Dindikbud dan Kantor Kemenag. Selain itu pihaknya juga telah menyiapkan dashboard MBG serta menyosialisasikannya ke satuan pendidikan penerima manfaat MBG. Pelaksanaan tersebut merupakan implementasi perencanaan dan tindak lanjut hasil dari koordinasi dengan BBPMP Jawa Tengah.

Untuk monitoring perkembangan jumlah SPPG dan sasaran, Dindikbud melakukan pemantauan melalui grup aplikasi whatsapp MBG. Dalam grup koordinasi tersebut terdapat juga kepala SPPG yang mengirim laporan harian berupa menu beserta kandungan gizinya, dan rincian jumlah pengiriman paket MBG per sekolah dalam sprieadsheet, serta dokumentasi produksi sampai dengan pemanfaatan di sekolah. Laporan tersebut langsung diunggah pada penyimpanan virtual yang telah disediakan oleh Dindikbud Kabupaten Purbalingga.

Sementara itu, Pemda Kabupaten Purbalingga juga menyediakan jalur pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Program MBG melalui Lapor Masbup pada nomor aplikasi whatsapp 081399004222. Jalur pengaduan ini untuk mendengarkan keluhan atau saran dari masyarakat sebagai salah satu bahan evaluasi dan perbaikan program MBG. Dalam perkembangannya, laporan pengaduan dan pertanyaan kebanyakan mengarah pada persoalan teknis dan ranah kebijakan SPPG. Dibawah arahan sekretariat daerah (Setda) Purbalingga, jalur pengaduan khusus dibuatkan untuk dikelola oleh tim SPPG. Sementara dinas-dinas terkait yang memiliki tugas monitoring dapat memantau melalui penyimpanan virtual (drive). Rangkuman pertanyaan dan jawaban tetap dapat dipantau oleh pemangku kepentingan lainnya di MBG agar dapat mengetahui suara akar rumput tentang pemanfaatan MBG.

Program MBG ini juga berperan dalam pembentukan karakter murid melalui pembiasaan perilaku positif dan penanaman nilai-nilai seperti rasa syukur, tanggungjawab, disiplin, gotong royong dan toleransi. Program ini mengajarkan anak adab dan etika makan, kebersihan, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai bagian dari proses belajar sehari-hari di luar kelas. Dindikbud menekankan kepada kepala sekolah, guru di satuan pendidikan untuk memberikan arahan dan teladan penguatan karakter pada murid.

Sementara Dinas Kesehatan juga mengambil peran dan langkah dalam mendorong proses sertifikasi keamanan pangan yang belum merata di seluruh kecamatan. Dinas Kesehatan juga menjadi leading sector untuk mensosialisasikan dan mengawasi proses dan produk hasil dari dapur SPPG aman dikonsumsi murid. Sebelum ramai kejadian keracunan pangan dari MBG, Dinkes Purbalingga telah menginisiasi dengan melakukan koordinasi dengan seluruh SPPG terkait Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur SPPG. Atas arahan Bupati Fahmi Dinkes Purbalingga bekerjasama dengan aparat penegak hukum TNI-Polri untuk memperketat pengawasan dengan menjaga zero accident yakni kejadian tidak diinginkan dalam proses MBG.

BBPMP Provinsi Jawa Tengah sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikdasmen juga turut serta mendukung pelaksanaan program MBG di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. BBPMP Jawa Tengah telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan program MBG. BBPMP Jawa Tengah mempertemukan Dinas Pendidikan Kab/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BGN melalui SPPI. Dalam kegiatan ini dihasilkan pemahaman peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Selain itu, pendampingan yang dilakukan oleh BBPMP Jawa Tengah terhadap pemerintah daerah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota yakni berperan sebagai katalis kapasitas. BBPMP Jawa Tengah mendukung melalui kebijakan program MBG dalam hal pemenuhan kesiapan satuan pendidikan dan memastikan proses sosialisasi dan edukasi kesehatan terlaksana dengan baik. BBPMP Jawa Tengah juga memberikan advokasi kepada satuan pendidikan agar mematuhi standar operasional prosedur yang terangkum dalam panduan MBG yang telah dirilis oleh Kemendikdasmen.

Senada dengan cerita Sabian yang menikmati MBG dari SPPG, cerita haru tentang MBG sebagai menjadi penyelamat dan harapan datang dari kepala sekolah dan murid. Bagi Okto Berliawan Wijaya, murid SMA Negeri 1 Kemangkon Purbalingga, MBG bagi dirinya dan teman-temannya penyelamat kantong. Menurut Okto, banyak teman-temannya yang tidak memilki “uang saku“ dari orangtuanya. Dengan adanya MBG, murid yang tidak mendapatkan uang saku terselamatkan. Sementara yang mendapat uang saku dari orangtua, uang tersebut dapat ditabung atau dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan yang lain.

Sementara Purwito, pelaksana tugas Kepala Sekolah tempat Okto bersekolah mengatakan, kondisi murid di SMA yang dipimpinnya masih cukup banyak yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. “Banyak yang tidak dapat dan tidak sempat makan dari rumah atau dibawakan orangtuanya,” kata Purwito. Adanya MBG menjadi harapan murid mendapatkan makanan secara gratis untuk memenuhi kebutuhan pangannya di sekolah. Bagi orang tua, kehadiran MBG memberikan napas lega. Uang jajan harian bisa disisihkan, bekal pagi tak perlu rumit, anak datang ke sekolah dalam kondisi siap makan dan siap belajar.

Perubahan kecil diprogram MBG ini memantul ke ruang belajar, kebiasaan dan karakter, ekonomi keluarga, dan masa depan generasi bangsa. Program MBG bukan hanya tentang makanan gratis, tetapi tentang harapan-harapan pemerintah, sekolah, orang tua dan murid. Juga tentang generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju lndonesia Emas 2045. (M Lubis_Widyaprada BBPMP Jateng)