Kota Salatiga Dukung Penuh Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis

Published On: 10 December 2025Categories: Artikel, Headline

Pemerintah Kota Salatiga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diimplementasikan sejak 4 Agustus 2025. Program nasional yang digagas untuk memperkuat ketahanan gizi anak Indonesia ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Pelaksanaan MBG di Kota Salatiga tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan penyediaan makanan bergizi di sekolah, tetapi juga sebagai gerakan bersama lintas sektor. Seluruh elemen pemerintah daerah mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, unsur TNI dan POLRI, hingga masyarakat terlibat aktif memastikan distribusi dan kualitas program berjalan baik dan tepat sasaran.

Untuk memperkuat koordinasi, Pemerintah Kota Salatiga membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Salatiga melalui SK Wali Kota Nomor 400.7.13/317/2025 tanggal 17 September 2025. Satgas ini berperan mempercepat pelaksanaan, melakukan monitoring, serta menindaklanjuti berbagai kendala di lapangan.

Tantangan Awal Implementasi

Sebagai daerah yang adaptif terhadap inovasi kebijakan nasional, Salatiga menghadapi sejumlah tantangan pada tahap awal pelaksanaan MBG. Informasi teknis mengenai program ini sempat terbatas, baik di kalangan pemerintah daerah maupun satuan pendidikan.

Beberapa kendala yang muncul antara lain belum adanya pejabat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang hadir untuk memberikan penjelasan langsung, belum terbentuknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penunjukan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di daerah, serta perbedaan tingkat pemahaman antar pemangku kepentingan terkait mekanisme pelaksanaan MBG.

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan program unggulan BGN untuk merekrut sarjana agar berkontribusi dalam program gizi nasional. Peserta SPPI tidak hanya bertugas mengedukasi gizi di masyarakat, tetapi juga menjalani pelatihan dasar militer untuk menjadi komponen cadangan dan dilatih keterampilan manajerial untuk memimpin SPPG.

Namun di awal pelaksanaan, sebagian SPPI mengaku bingung bagaimana harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena struktur kerja lintas sektor masih baru terbentuk. Akibatnya, sempat muncul kesan bahwa BGN bekerja sendiri, sedangkan sekolah hanya dianggap sebagai penerima manfaat. Padahal, semangat utama MBG adalah kolaborasi dan pemberdayaan lokal.

Selain itu, sejumlah sekolah dan masyarakat menunjukkan respon yang beragam. Ada yang antusias menyambut program karena sudah lama menantikan pelaksanaannya, namun sebagian lainnya sempat meragukan karena kurangnya sosialisasi resmi.

“Pada awalnya, banyak pertanyaan muncul dari sekolah maupun orang tua. Namun kami di Satgas berupaya terus menjembatani komunikasi antara SPPG, SPPI, dan satuan pendidikan agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar,” ujar Ninuk Sri Rejeki, S.Pd, anggota Satgas MBG Kota Salatiga dari Dinas Pendidikan.

Sinergi dan Respons Cepat Pemerintah Daerah

Respon cepat terhadap kondisi awal ini datang dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, yang menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta perwakilan SPPI dari berbagai kabupaten/kota.

Dari pertemuan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Salatiga segera menindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis, antara lain:

Koordinasi intensif dengan Koordinator SPPG dan SPPI sebagai perpanjangan tangan BGN di daerah.
Memohon agar dukungan administrasi dari BGN dikirim resmi ke kabupaten/kota sebagai dasar menindaklanjuti program MBG.
Sosialisasi program MBG kepada kepala sekolah, guru PJOK, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dengan melibatkan koordinator wilayah program MBG Kota Salatiga.
Rapat koordinasi rutin di level Sekretariat Daerah dan Tim Pembina UKS.
Pembentukan Tim Satgas MBG Kota Salatiga melalui SK Wali Kota Nomor 400.7.13/317/2025.
Penyiapan data penerima manfaat dari satuan pendidikan dan Dinas Kesehatan.
Monitoring rutin ke satuan pendidikan penerima MBG.
Penyelesaian cepat terhadap permasalahan teknis di lapangan.
Pelaporan berkala kepada Satgas MBG Kota Salatiga.
Langkah preventif terhadap potensi risiko kesehatan, termasuk koordinasi cepat dengan Dinas Kesehatan.
Optimalisasi peran Tim Pembina UKS sesuai Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2024.
Pendampingan administrasi dan komunikasi dua arah antara sekolah dan penyedia layanan gizi (SPPG).

Bu Ninuk menegaskan, salah satu fokus utama Satgas MBG adalah memastikan komunikasi lintas sektor berjalan lancar.

“Kami menjadi penghubung antara penyedia layanan MBG dan pihak sekolah, memastikan setiap informasi tersampaikan dengan cepat dan solusi bisa segera ditemukan. Tujuannya satu: anak-anak menerima makanan yang sehat, aman, dan tepat waktu,” ujarnya.

Persebaran SPPG dan Penerima Manfaat

Hingga awal November 2025, Kota Salatiga telah memiliki 21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyiapkan dan menyalurkan menu MBG ke sekolah-sekolah. SPPG ini tersebar di empat kecamatan, yaitu:

Kecamatan Sidorejo: 7 SPPG
Kecamatan Tingkir: 4 SPPG
Kecamatan Argomulyo: 4 SPPG
Kecamatan Sidomukti: 6 SPPG

Total ada 21 SPPG yang melayani 102 sekolah dengan jumlah penerima manfaat mencapai 46.265 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA di seluruh Kota Salatiga.

Setiap SPPG melibatkan tim produksi, ahli gizi, tenaga kebersihan, serta jaringan logistik lokal untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar gizi seimbang dan aman dikonsumsi. Koordinasi antar SPPG juga difasilitasi oleh Satgas MBG Kota Salatiga agar distribusi menu berjalan serentak setiap pagi di seluruh kecamatan.

Data persebaran ini menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di Salatiga sudah memasuki fase implementasi penuh, bukan lagi uji coba terbatas. Dengan jangkauan penerima manfaat yang melibatkan lebih dari empat puluh ribu siswa, Salatiga termasuk salah satu kota dengan kesiapan terbaik di Jawa Tengah.

Peran SPPI dan SPPG dalam Implementasi MBG

Sebagai dua unsur penting dalam sistem MBG nasional, SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) dan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) memainkan peran vital di lapangan.

SPPI merupakan program unggulan BGN yang merekrut sarjana untuk turut menggerakkan pembangunan di bidang gizi nasional. Para peserta SPPI tidak hanya mendapat pelatihan dasar militer sebagai komponen cadangan, tetapi juga pelatihan kepemimpinan dan manajerial agar mampu memimpin SPPG di wilayah masing-masing.

Sementara itu, SPPG bertugas sebagai dapur produksi dan distribusi makanan bergizi. Di Salatiga, SPPG melibatkan relawan lokal, UMKM, koperasi, dan BUMDes untuk memastikan bahan baku berasal dari sumber daya lokal yang berkualitas.

“Dengan memberdayakan potensi masyarakat sekitar, program MBG tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” tambah Bu Ninuk.

Program ini menciptakan efek ganda: peningkatan gizi anak sekaligus peningkatan ekonomi masyarakat sekitar sekolah. Para petani sayur, pedagang telur, hingga pelaku UMKM katering ikut merasakan manfaat. Pemerintah daerah memandang kolaborasi seperti ini sebagai bentuk nyata dari pembangunan yang inklusif.

Pendampingan dan Penguatan Kapasitas

Sejak awal pelaksanaan, Satgas MBG bersama Dinas Pendidikan telah menyelenggarakan lebih dari tiga kali kegiatan pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi kepada sekolah dan pengelola SPPG. Kegiatan ini meliputi pelatihan keamanan pangan, pengelolaan gizi seimbang, dan tata cara pendistribusian menu MBG.

“Setiap kegiatan kami rancang agar sekolah dan penyedia layanan gizi semakin paham standar mutu makanan yang layak dikonsumsi anak-anak,” ujar Bu Ninuk.

Selain itu, saat ini indikator perubahan gizi dan kesehatan siswa sedang dalam tahap proyeksi kerja sama dengan puskesmas. Kolaborasi ini bertujuan memastikan keberlanjutan pemantauan, termasuk pengukuran berat badan, tinggi badan, dan status anemia siswa penerima manfaat MBG.

Pendekatan berbasis data ini diharapkan dapat menjadi model evaluasi program MBG yang lebih terukur dan ilmiah, sehingga manfaatnya dapat dibuktikan secara nyata melalui peningkatan status gizi anak di Kota Salatiga.

Dampak Positif dan Antusiasme Sekolah

Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan MBG di Kota Salatiga semakin baik. Informasi dari BGN yang kini tersampaikan lebih jelas membuat koordinasi antar lembaga menjadi lebih solid.

Di tingkat sekolah, antusiasme siswa dan guru terhadap program ini meningkat signifikan. Melalui mekanisme jurnal evaluasi harian, setiap sekolah melakukan penilaian terhadap kualitas dan variasi menu yang disediakan oleh SPPG. Masukan dari siswa, guru, dan orang tua disampaikan secara rutin untuk memperbaiki layanan.

Dinas Pendidikan mencatat, keterlibatan siswa dan orang tua dalam memberikan saran terkait menu menjadi bukti meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas MBG.

Selain itu, sekolah juga mulai mengintegrasikan kegiatan MBG dengan pembelajaran. Guru IPA mengajak siswa menghitung nilai gizi makanan, guru PPKn membahas pentingnya gotong royong menjaga kebersihan alat makan. Pendekatan ini membuat program gizi menjadi bagian dari pendidikan karakter.

Kunjungan Wakil Presiden dan Dukungan Pemerintah Pusat

Puncak perhatian terhadap pelaksanaan MBG di Salatiga terjadi saat Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 9 Salatiga pada Jumat, 7 November 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya pengawasan mutu dan pemerataan manfaat program MBG di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami ingin memastikan pelaksanaan MBG berjalan baik dan tepat sasaran, termasuk kualitas menu yang diberikan kepada para siswa,” ujar Gibran di sela peninjauan.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menekankan pentingnya pengawasan bahan pangan dan keamanan makanan dalam setiap tahap pelaksanaan.

“Bapak Wakil Presiden melakukan pengecekan untuk memastikan program MBG di wilayah sudah tepat sasaran baik dari segi gizi, ketepatan waktu, kemudahan menu, maupun kepuasan anak-anak yang menerima manfaatnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh pelaksana MBG di Jawa Tengah diwajibkan memiliki Sertifikasi Laik Higiene Kesehatan (SLHK) untuk memastikan kualitas layanan sesuai standar kesehatan.

Salah satu siswi kelas VIII SMP Negeri 9 Salatiga mengaku senang dengan adanya program MBG, karena menunya bervariasi, ada sayur, buah, dan protein.

Langkah Berkelanjutan dan Harapan ke Depan

Pemerintah Kota Salatiga menegaskan, pelaksanaan program MBG tidak akan berhenti pada tahap distribusi makanan bergizi semata. Ke depan, strategi peningkatan mutu dan pemerataan akan menjadi fokus utama.

Beberapa langkah yang telah disiapkan antara lain:

Percepatan realisasi penerima manfaat MBG agar tidak ada kesenjangan antar sekolah.
Peningkatan variasi menu dan kualitas bahan baku lokal.
Monitoring dan evaluasi rutin untuk menjaga kepatuhan terhadap SOP layanan gizi.
Sinergi lintas sektor antara pendidikan, kesehatan, dan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kota juga berencana mengembangkan digitalisasi sistem pelaporan MBG, sehingga data penerima manfaat, logistik, dan menu dapat terpantau secara real time. Langkah ini akan memperkuat transparansi dan efisiensi pelaksanaan.

“Kami berharap seluruh sekolah penerima manfaat dapat menjadi contoh pelaksanaan MBG yang berkualitas. Semua pihak harus terus menjaga komitmen agar anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia,” kata Bu Ninuk menutup keterangannya.

Dengan dukungan dari semua pihak dan arahan langsung dari pemerintah pusat, Kota Salatiga optimistis pelaksanaan MBG akan semakin baik dan berkualitas. Pemerintah daerah berkomitmen terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi keberlanjutan program ini.

“Kota Salatiga siap mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar semakin baik, tepat sasaran, dan membawa manfaat nyata bagi generasi muda,” demikian pernyataan resmi Satgas MBG Kota Salatiga. (prima)

Dokumentasi: