Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) mendorong dunia pendidikan untuk menyiapkan murid agar mampu menghadapi tantangan masa depan. Setelah sebelumnya mengenal latar belakang hadirnya mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA), pertanyaan berikutnya yang sering muncul di satuan pendidikan adalah mengenai bagaimana status mata pelajaran ini dalam kurikulum serta bagaimana implementasinya di sekolah.
Sebagian sekolah masih bertanya-tanya:
– Apakah KKA menjadi mata pelajaran wajib?
– Apakah semua sekolah harus langsung membuka mata pelajaran KKA?
– Apakah pembelajaran KKA harus selalu menggunakan komputer dan internet?
– Bagaimana jika sekolah belum memiliki sarana yang lengkap?
Pertanyaan tersebut wajar muncul karena KKA merupakan mata pelajaran yang relatif baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai status dan fleksibilitas implementasinya menjadi penting agar sekolah dapat melihat KKA secara lebih utuh dan proporsional.Artikel ini merupakan bagian kedua dari seri sosialisasi Koding dan Kecerdasan Artifisial yang disusun oleh BBPMP Jateng.
KKA Berstatus sebagai Mata Pelajaran Pilihan
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan Koding dan Kecerdasan Artifisial sebagai mata pelajaran pilihan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketentuan tersebut diatur dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Status sebagai mata pelajaran pilihan berarti bahwa:
– tidak semua murid wajib mengambil mata pelajaran KKA;
– tidak semua sekolah diwajibkan langsung membuka pembelajaran KKA;
– pelaksanaan dilakukan sesuai kesiapan satuan pendidikan.
Dengan demikian, implementasi KKA tidak dimaksudkan menjadi beban baru bagi sekolah. Pemerintah memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing.Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi digital dilakukan secara bertahap dan realistis, dengan mempertimbangkan keberagaman kondisi sekolah di berbagai daerah.
Implementasi Dilaksanakan Secara Bertahap
Penerapan mata pelajaran KKA dilakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 2025/2026. Tahap awal implementasi diarahkan pada:
– kelas V SD/MI;
– kelas VII SMP/MTs;
– kelas X SMA/SMK/MA.
Pelaksanaan bertahap ini memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mempersiapkan berbagai aspek pendukung pembelajaran, seperti:
– kesiapan guru;
– pemahaman kurikulum;
– strategi pembelajaran;
– sarana dan prasarana;
– serta penguatan ekosistem pembelajaran digital di sekolah.
Pendekatan bertahap juga penting agar implementasi KKA tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Sekolah diberikan ruang untuk belajar, beradaptasi, dan mengembangkan pembelajaran sesuai kondisi nyata di lapangan.
Implementasi KKA Bersifat Fleksibel
Salah satu prinsip utama implementasi KKA adalah fleksibilitas. Hal ini ditegaskan dalam Kepmendikdasmen Nomor 127/P/2025 tentang Pedoman Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Fleksibilitas implementasi berarti bahwa sekolah dapat menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan:
– kesiapan guru;
– ketersediaan sarana dan prasarana;
– dukungan pemerintah daerah;
– karakteristik peserta didik;
– serta kondisi lingkungan dan satuan pendidikan.
Artinya, sekolah tidak harus langsung melaksanakan pembelajaran KKA secara penuh dan kompleks. Sekolah dapat memulai dari tahap sederhana sesuai kapasitas yang dimiliki.
Sekolah yang telah memiliki kesiapan lebih dapat mengembangkan pembelajaran menggunakan perangkat digital dan projek berbasis teknologi. Sementara itu, sekolah yang masih memiliki keterbatasan tetap dapat mulai mengenalkan konsep-konsep dasar KKA melalui aktivitas sederhana dan kontekstual.Pendekatan fleksibel ini penting agar implementasi KKA tetap inklusif dan dapat dijalankan oleh berbagai kondisi satuan pendidikan di Indonesia.
Sekolah Dapat Mengembangkan Pembelajaran Secara Bertahap
Implementasi KKA tidak harus dilakukan sekaligus dalam bentuk yang kompleks. Sekolah dapat mengembangkan pembelajaran secara bertahap sesuai kebutuhan dan kesiapan.
Tahapan pengembangan tersebut misalnya:
1. mengenalkan konsep berpikir komputasional sederhana;
2. melaksanakan aktivitas unplugged;
3. mulai menggunakan perangkat digital sederhana;
4. mengembangkan projek koding;
5. mengenalkan pemanfaatan AI secara bijak dan bertanggung jawab.Pendekatan bertahap ini memberi kesempatan kepada guru dan sekolah untuk terus belajar dan berkembang bersama perkembangan teknologi.
Koding dan Kecerdasan Artifisial merupakan bagian dari upaya menyiapkan murid menghadapi perkembangan dunia digital dan teknologi masa depan. Namun demikian, implementasinya dilakukan dengan prinsip bertahap, fleksibel, dan menyesuaikan kesiapan satuan pendidikan.
Melalui berbagai regulasi yang telah diterbitkan, pemerintah menegaskan bahwa:
– KKA merupakan mata pelajaran pilihan;
– implementasi dilakukan secara bertahap;
– sekolah dapat menyesuaikan pelaksanaan dengan kesiapan masing-masing;
– pembelajaran tidak selalu harus menggunakan perangkat digital.
Dengan pemahaman tersebut, diharapkan sekolah dapat melihat implementasi KKA sebagai proses pengembangan kapasitas secara bertahap, bukan sebagai tuntutan yang memberatkan.
Jadwal Sosialisasi Fase Berikutnya:
| 3 | Landasan hukum dan struktur kurikulum
| 4 | Linearitas guru (siapa yang dapat mengajar KKA)
| 5 | Metode pembelajaran KKA
Regulasi Implementasi Mapel KKA:https://www.kemendikdasmen.go.id/pengumuman/13654-kepmendikdasmen-tentang-pedoman-implementasi-koding-dan-kece
